Proklamasi 17 Mei 1949

21 May 2010

312

PERJUANGAN RAKYAT KALIMANTAN UNTUK NKRI
Oleh Zulfa Jamalie
(Pengurus elkisab : Lembaga Kajian Islam, Sejarah, dan Budaya Banjar)
Bulan Mei termasuk salah satu bulan yang istimewa bagi rakyat Indonesia, karena pada bulan ini diperingati Hari Pendidikan Nasional (2 Mei) dan Hari Kebangkitan Nasional (20 Mei). Tak terkecuali juga bagi masyarakat Banjar. Bulan Mei memiliki makna penting, karena pada tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Proklamasi ALRI Divisi Pertahanan Kalimantan yang merupakan wujud kecintaan rakyat Kalimantan terhadap Indonesia. Tidak hanya jiwa dan raga yang dipertaruhkan untuk memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan kedaulatan Indonesia dalam NKRI, tetapi rakyat Kalimantan juga telah mempersembahkan daerahnya untuk Indonesia.
Peristiwa Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Kalimantan pada tanggal 17 Mei 1949 di Desa Niih (Kandangan) ini merupakan konsistensi perjuangan dan pernyataan sikap rakyat Kalimantan untuk tetap berada dalam negara kesatuan RI. Proklamasi ini adalah implementasi tekad haram manyarah waja sampai ka puting, siap sedia untuk memperjuangkan dan mempertahankannya sampai titik darah yang penghabisan.
Karena itulah, sejatinya, pernyataan sikap rakyat Kalimantan pada Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Kalimantan 17 Mei 1949 dimaksud merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, dan mestinya menjadi catatan emas sejarah nasional yang harus diketahui dan dipelajari oleh seluruh bangsa Indonesia ?sebagaimana juga peristiwa sejarah; 10 Nopember-Surabaya, Serangan Umum 1 Maret 1949-Jogjakarta, dan lain-lain yang telah tercatat dalam buku-buku pelajaran sejarah? dalam rangka menumbuhkan nasionalisme dan menghargai nilai juang rakyat di daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari NKRI. Ini bermakna bahwa perjuangan rakyat Kalimantan untuk mempertahankan kemerdekaan dan NKRI adalah bagian dari sejarah Indonesia yang tak boleh dilupakan.
ALRI Divisi IV Kalimantan yang dibentuk untuk mengkoordinir perjuangan rakyat di Kalimantan merupakan salah satu strategi perjuangan melawan strategi Belanda yang terus mencoba memecah belah RI yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta menjadi beberapa negara bagian atau federal. Berdasarkan Perjanjian Linggarjati tanggal 15 Nopember 1946, bentuk Negara Indonesia adalah Negara Serikat (Federasi). Atas dasar ini Belanda kemudian merealisir berdirinya Negara-negara bagian yang akan dikuasai, antara lain berdirinya Negara Indonesia Timur pada tanggal 24 Desember 1946. Perjanjian Linggarjati kemudian dilanggar oleh Belanda disertai dengan aksi-aksi militer diberbagai daerah, bahkan Van Mook meresmikan berdirinya Negara Sumatera Timur tanggal 25 Desember 1947.
Tanggal 17 Januari 1948 diadakan kembali perjanjian, yang dikenal dengan Perjanjian Renville karena diadakan di atas sebuah kapal yang bernama Renville. Lagi-lagi Belanda ingkar dengan perjanjian ini dan Van Mook membentuk negara-negara bagian sebagai negara boneka; Negara Madura (dibentuk tanggal 20 Februari 1948), Negara Pasundan (dibentuk tanggal 24 April 1948), dan Negara Sumatera Selatan (dibentuk tanggal 30 Agustus 1948).
Kalimantan pun tak lepas dari campurtangan Van Mook yang mencoba memecah kepulauan Indonesia menjadi beberapa daerah otonom dengan dewan pemerintahan yang statusnya kurang lebih sama dengan negara federal; Kalimantan Timur dengan Dewan Kalimantan Timur dibentuk tanggal 12 April 1947 dan Kalimantan Barat dengan Dewan Kalimantan Barat dibentuk tanggal 12 Mei 1947. Sedangkan untuk wilayah Kalimantan Selatan dibentuk tiga daerah otonom, yakni Kerajaan Kotawaringin, Dayak Besar, dan Kalimantan Tenggara (Pulau Laut, Pagatan, Cantung Sampanahan).
Untuk menjawab taktik, tipu muslihat, dan strategi pecah belah Belanda, rakyat Kalimantan membulatkan tekad untuk mempertahankan NKRI dengan seluruh kemampuan yang ada, hingga melahirkan apa yang disebut sebagai Proklamasi 17 Mei 1949 yang dibacakan dan ditandatangani oleh Hassan Basri selaku Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Kalimantan. Komitmen dan konsistensi rakyat Kalimantan dalam mempertahankan kemerdekaan dan NKRI menjadi peristiwa sejarah yang luar biasa yang mestinya tidak hanya berdimensi lokal, akan tetapi juga harus diakui secara nasional sebagai peristiwa sejarah maha penting.
Dalam konteks ini, H. Artum Artha (1999) menegaskan bahwa rakyat Kalimantan melalui Gubernur Tentara Pertahanan Kalimantan telah mempersembahkan satu propinsi (satu wilayah) kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persembahan tersebut dinyatakan secara tegas dalam Proklamasi Tentara ALRI Divisi IV Kalimantan, tanggal 17 Mei 1949, di Mandapai-Kandangan. Sehingga dengan proklamasi ini, maka baik secara de facto maupun de jure, Kalimantan adalah bagian dari NKRI.
HMS. HasBie dalam makalahnya berjudul Posisi Kalimantan dalam Lintasan Sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipaparkan dalam rangka peringatan 50 tahun Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Kalimantan dan Musyawarah Besar Masyarakat Kalimantan pada tanggal 7 Mei 1999 di Jakarta, menyatakan bahwa: Apabila rakyat Aceh menyumbang sebuah pesawat Seulawah untuk negara dan apabila Sultan Jogja menyerahkan sebuah Keraton untuk negara, maka rakyat Kalimantan telah menyerahkan satu pulau berikut hasilnya yang melimpah ruah buat persada tercinta ini.
Pengorbanan yang besar ini layak untuk dikenang dan dijadikan sebagai modal dasar untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Kalimantan yang lebih baik dan berkeadilan secara merata hingga ke pelosok banua. Karenanya, eksploitasi dan kemarginalan adalah pengingkaran terhadap semangat Proklamasi RI 17 Agustus 1945 dan Proklamasi ALRI Divisi IV Kalimantan 17 Mei 1949 (tulisan lawas pernah di muat dalam surat kabar Mata Banua Banjarmasin).


TAGS


-

Author

Follow Me

Search

Recent Post