Al-Banjari

16 Sep 2010

PANDANGAN AL-BANJARI TENTANG ZAKAT PRODUKTIF DALAM KITAB SABIL AL-MUHTADIN
Oleh Zulfa Jamalie
(Pengurus Elkisab: Lembaga Kajian Islam, Sejarah, dan Budaya Banjar)
email: elkisab@yahoo.com

BAGIAN PERTAMA
Jika disebutkan nama Datu Kalampayan atau Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari tentu semua orang Banjar, terutama mereka yang berdiam di kawasan Kalimantan mengetahui siapa beliau. Bagi masyarakat Banjar (Kalimantan Selatan), Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari adalah icon peradaban dan perkembangan keislaman. Melalui jasa beliaulah Islam tersebar secara luas kepada masyarakat. Kealiman, aktivitas, dan produktivitasnya dalam berkarya dan berdakwah, membimbing, membina, dan memberdayakan masyarakat telah meninggalkan khazanah yang serasa tak pernah habis digali oleh generasi sekarang.
Sementara, pengakuan terhadap jasa dan peranan Syekh Muhammad Arsyad dalam membina dan mengembangkan tradisi keislaman tersebut lahir dari berbagai tokoh. Wajar jika kemudian Wan Mohd. Shagir Abdullah menjulukinya Matahari Islam Nusantara. K.H. Saefuddin Zuhri (mantan Menteri Agama RI periode 1962-1967) menyebutnya sebagai Mercusuar Islam Kalimantan. Sedangkan Azyumardi Azra (1994: 243) memposisikan Al-Banjari sebagai salah seorang ulama Indonesia-Melayu yang paling penting di Nusantara pada abad ke-18, bukan hanya karena keterlibatannya secara sosial maupun intelektual dalam jaringan ulama melainkan juga pada kenyataannya Syekh Muhammad Arsyad adalah ulama pertama yang mendirikan lembaga-lembaga Islam serta memperkenalkan gagasan-gagasan keagamaan baru (mujaddid) di Kalimantan Selatan yang gaung dan pengaruhnya kemudian meluas keberbagai daerah di Nusantara, serta Asia Tenggara. Bahkan, oleh Gubernur Hindia Belanda di Batavia (Jakarta), Al-Banjari dijuluki Tuan Haji Besar (Abu Daudi, 1996: 36).
Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang wafat pada 6 Syawal 1227 H/ 13 Oktober 1812 M, adalah seorang ulama yang populer tidak hanya karena amal dan karya dakwah yang ditinggalkannya, akan tetapi juga sejumlah karya tulis yang telah diwariskannya kepada kita semua hingga hari ini. Berbagai karya tulis yang telah dihasilkannya menjadi penanda dan referensi penting bahwa Al-Banjari adalah seorang ulama dan ilmuwan yang gemar membaca dan menulis, mempelajari berbagai sumber dan mengkaji berbagai hal yang terjadi di tengah masyarakatnya, sehingga menghasilkan sebuah pemahaman dan karya. Kitab Sabil al-Muhtadin yang kemudian diabadikan menjadi nama Masjid Raya Propinsi Kalimantan Selatan adalah salah satu karya monumentalnya.
Banyak hal menarik dan relevan dengan kondisi keumatan sekarang untuk dikaji dalam kitab ini, misalnya berkenaan dengan konsep dan pemikiran Al-Banjari tentang zakat produktif.

Berkenalan dengan Sabil al-Muhtadin
Kitab yang judul lengkapnya Sabil al-Muhtadin li at-Tafaqqahu fi Amr ad-Din ini ditulis oleh Al-Banjari atas permintaan dari Sultan Tahmidullah II bin Sultan Tamjidullah atau P. Nata Dilaga (1787-1801 M) dan guna memenuhi kebutuhan masyarakat luas akan kitab pedoman di bidang fikih dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun pada waktu itu sudah ada kitab fikih berjudul Ash-Shirath al-Mustaqim, karangan Syekh Nuruddin ar-Raniry dari Aceh, namun dikarenakan paling tidak oleh dua hal, yakni adanya beberapa ungkapan dalam kitab ini yang sulit dipahami oleh masyarakat Banjar karena menggunakan Bahasa Aceh dan pula ada beberapa penjelasan yang telah diubah, diganti, bahkan dibuang dari naskah aslinya sehingga menimbulkan kekaburan.
Dengan kata lain, sebagaimana dikatakan Muslich Shabir (2005: 22), penulisan kitab Sabil al-Muhtadin dimaksudkan untuk memenuhi dua kebutuhan, yakni kebutuhan kultural dan struktural. Dari segi kultural, Al-Banjari melihat adanya kekosongan kitab fikih yang berbahasa Melayu di Kerajaan Banjar dan dari segi struktural Al-Banjari ingin memenuhi permintaan Sultan Banjar yang memintanya untuk menulis kitab fikih yang bisa dipahami oleh masyarakat Banjar. Itulah sebabnya, maka kehadiran kitab Sabil al-Muhtadin sangat dihajatkan oleh masyarakat Banjar khususnya dan masyarakat Melayu umumnya.
Kitab Sabil al-Muhtadin ditulis Al-Banjari selama lebih kurang 2 tahun, dimulai pada tahun 1193 H/1779 M dan selesai pada 27 Rabiul Akhir 1195 H/1781 M. Dalam mukaddimah kitab Sabil al-Muhtadin ditegaskan oleh Al-Banjari bahwa: Pada tahun 1193 Hijriyah Nabi, telah meminta kepadaku penguasa negeri yang dianugerahkan Tuhannya dan rahmat Allah yang banyak selalu melimpah kepadanya, seorang raja yang tinggi cita-citanya, yang cerdas, pandai, berbicara dengan petah, mempunyai pikiran yang bersih dan pengetahuan yang dalam, ialah yang menguasai negeri Banjar, yang selalu berusaha dan ikutan yang mulia Maulana Sultan Tahmidullah bin Sultan Tamjidullah. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat-Nya dan kekal kerajaan pada keturunannya, senantiasa kejayaan kerajaan dan keturunannya, semoga amal kebajikan dan kemurahannya menghimpun rakyatnya.
Kitab Sabil al-Muhtadin terdiri dari delapan bagian yang disebut kitab, yakni Kitab Thaharah, Kitab Shalat, Kitab Zakat, Kitab Shiyam, Kitab Itikaf, Kitab Hajj wa Umrah, Kitab Shaid wa Dzabaih, dan Kitab Athimah. Khusus Kitab Zakat yang menerangkan tentang zakat terdiri dari enam bab, yakni bab tentang hukum zakat, zakat, hewan, zakat tumbuh-tumbuhan, zakat emas dan perak, zakat madin, rikaz, dan perniagaan, serta zakat fitrah yang masing-masing terdiri dari beberapa fasal.
Kitab Sabil al-Muhtadin yang untuk pertama kalinya dicetak di Istambul (Turki), Mekkah, Kairo dan berikutnya oleh beberapa percetakan lainnya ini sudah sangat dikenal secara luas di kalangan kaum Muslimin di kepulauan Nusantara dan bahkan di Asia Tenggara. Bahkan telah pula diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, terdiri dari 2 jilid, dan dicetak oleh penerbit PT. Bina Ilmu Surabaya. Sampai sekarang, kitab ini masih dipergunakan dan dipelajari oleh kaum Muslimin di Kalimantan dan Sumatera. Di Banjarmasin misalnya, beberapa tahun terakhir sebelum meninggalnya Prof. H.M. Asywadie Syukur, Lc. (sebagai pengasuh pengajian) Fakultas Dakwah IAIN Antasari telah mempelopori kembali pengkajian kitab ini dan disiarkan secara langsung melalui Radio Fakultas Dakwah (Rafada). Sedangkan di Aceh, sebagaimana ditegaskan oleh Mahmud Yunus (1979), Sabil al-Muhtadin merupakan salah satu kitab yang dikaji oleh para santri sesudah mereka tamat mengaji Alquran, selain dari kitab ash-Shirath al-Mustaqim, Masail al-Muhtadi, Bidayah, Miftah al-Jannah, Majmu Furu Masail dan lain-lain.
Kitab Sabil al-Muhtadin sampai sekarang juga masih dipergunakan sebagai kitab pegangan dalam mempelajari ilmu fikih di Brunei Darussalam. Penyebarannya juga cukup luas, baik di Kamboja, Thailand (terutama daerah Pattani), maupun Malaysia dan tersimpan diberbagai perpustakaan besar dunia Islam, seperti di Mekkah, Mesir, Turki, dan Beirut. Di Universiti Utara Malaysia (UUM) Kedah, kitab Sabil al-Muhtadin merupakan salah satu kitab yang digunakan dan dikaji secara khusus oleh masyarakat kampus ketika mengikuti pengajian agama sesudah shalat Magrib atau Isya di Masjid kampus (Masjid Sultan Badlishah).
Menurut Ismail Hamid (1993), Kitab Sabil al-Muhtadin yang ditulis pada paroh kedua abad ke-18 tersebut merupakan karya sastra lama dan termasuk sastra kitab. Sebagai sastra kitab, Sabil al-Muhtadin merupakan hasil karya seorang ulama yang di dalam penyusunannya tentu saja tidak terlepas dari kitab-kitab sebelumnya yang dijadikan sebagai sumber rujukan. Kitab Sabil al-Muhtadin dianggap sebagai salah satu Karya Agung Melayu. Menurut Hassan Ahmad (2000) karya agung adalah karya tulis yang berjaya meninggalkan kesan seni, budaya, dan pemikiran yang luar biasa dalam tamadun atau tradisi sesuatu bangsa. Karya itu dianggap sebagai warisan bangsa karena mewakili pemikiran dan pengalaman kolektif bangsa itu sepanjang zaman sebagaimana yang dipancarkan kepercayaan, falsafah hidup, tradisi, konsep ilmu, adat bahasa, seni, pekerti budaya dan sosial yang membentuk citra atau identitas ketamadunan bangsa itu.
Ada beberapa alasan penting mengapa kitab Sabil al-Muhtadin masuk kategori Karya Agung Melayu. Pertama, Sabil al-Muhtadin adalah kitab fikih Melayu yang paling tersebar luas di seluruh Alam Melayu selama tempoh yang cukup lama. Kedua, dengan bahasa Melayu abad ke-18 M yang komunikatif, Sabil al-Muhtadin dapat dipahami oleh seluruh umat Islam kepulauan Melayu. Ketiga, corak fikih Sabil al-Muhtadin yang membahas berbagai isu dalam konteks lokal (Melayu) memang sangat diperlukan oleh orang Melayu fatwa hukum-hukumnya, misalnya tentang hukum makan anak wanyi, buaya, kalambuai (siput air), jamban terapung di sungai, harta perpantangan, menghidupkan tanah mati, penguburan jenzah dengan memakai peti (tebala), membaca Alquran dengan suara yang nyaring atau keras, dan sebagainya.

BAGIAN KEDUA
Menurut Siddiq Fadzil (2003), karena pengaruhnya yang cukup kuat dan merakyat serta membentuk cara hidup umat Islam Melayu, maka Sabil al-Muhtadin dimasukkan sebagai karya tulis agung. Lebih jauh, Siddiq Fadzil menegaskan penilaiannya terhadap Al-Banjari dan karya tulisnya. Sebagai ilmuwan pendidik dan ikutan umat, karya tulis Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mempunyai khalayak yang luas. Kitab-kitab dan risalah-risalahnya bukan sekadar dibaca, tetapi dipelajari dan dihayati dengan serius sehingga membentuk cara pandangan (worldview) dan cara hidup umat. Memang karya-karyanya yang pelbagai itu dihasilkan untuk tujuan mendidik dan mengajar dalam rangka agenda besar melakukan transformasi ummatik, membina umat dan tamadun (peradaban) berasaskan akidah yang benar, murni dan sehat (al-`aqidat al-salimah), ibadat yang tepat (al-`ibadat al-shahihah), dan akhlak mulia (al-akhlaq al-karimah) menuju tujuan kehidupan masyarakat Islami yang berkualitas (hayatan thayyibah). Eksperimen atau tajribah pendidikan dan pendakwahan Al-Banjari ini dapat dinilai berhasil berdasarkan kenyataan penghayatan Islam yang meluas dan mendalam pada tahap kehidupan masyarakat Banjar dan berlakunya ?dalam batas-batas tertentu? implementasi ajaran Islam sebagai sistem manajemen yang operatif pada bidang kehidupan kerajaan.
Wan Mohd Shagir Abdullah (1982), menegaskan bahwa kitab Sabil al-Muhtadin merupakan salah satu karya utama dalam bidang fikih menurut Mazhab Syafii yang paling lengkap di Asia Tenggara setelah ash-Shirath al-Mustaqim karya Syekh Nuruddin ar-Raniry. Menurut Karel A Steenbrink (1984: 91), Al-Banjari merupakan satu-satunya tokoh yang mengarang begitu luas dan sistematis kitab rujukan di bidang fikih dalam bahasa Melayu.
Berkenaan dengan manuskrip Kitab Sabil al-Muhtadin yang paling tua sampai sekarang masih tersimpan dan terawat dengan baik oleh H.M. Irsyad Zein Dalam Pagar, Martapura. Manuskrip ini ditulis pada tanggal 27 Ramadhan 1274 H oleh salah seorang keturunan Al-Banjari yang keempat, bernama Abdullah bin Ibrahim bin Shalih bin Khalifah Zainuddin bin Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Manuskrip ini terdiri dari 4 jilid dengan jumlah halaman 934, berukuran 28 x 19 cm, dan telah dilaminasi serta digandakan dengan fotocopy. Hasil reproduksinya kemudian dikirim dan disimpan di Museum Lambung Mangkurat Banjarbaru serta Museum Bait Al-Quran TMII Jakarta.
Dalam manuskrip ini pembahasan tentang zakat tercantum dalam Kitab Az-Zakah yang terdapat pada jilid III halaman 151-225.

Tentang Zakat
Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang tidak hanya berdimensi vertikal saja akan tetapi juga berdimensi horisontal sebagai ibadah sosial. Zakat merupakan ibadah maaliyyah ijtimaiyyah, yakni ibadah yang berkaitan dengan ekonomi kemasyarakatan, sehingga eksistensinya sangat penting dalam rangka mengantisipasi kesenjangan sosial-ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat.
Penyebutan kata zakat yang disandingkan secara bersama-sama dengan kata shalat (berada dalam satu ayat) dalam Alquran terdapat di 16 surah dan di 28 ayat, sebagaimana tercantum pada: QS. Al-Baqarah 43, 83, 110, 177, 277; QS. An-Nisa 77, 162; QS. Al-Maaidah 12, 55, QS. Al-Araf 156; QS. Taubah 5, 11, 18, 71; QS. Maryam 31 55; QS. Al-Anbiya 37; QS. Al-Hajj 41, 78, QS. An-Nuur 37, 56; QS. An-Naml 3; QS. Lukman 4; QS. Al-Ahzab 33; QS. Al-Fushshilat 7; QS. Al-Mujadilah 13; QS. Al-Muzzammil 20, dan QS. Al-Bayyinah 5, menunjukkan betapa erat hubungan antara keduanya, dan sekaligus pula menunjukkan bahwa kedudukan zakat itu sama pentingnya dengan kedudukan shalat. Karenanya, jika dianalogikan: shalat adalah tiang ibadah kepada Allah (hablumminallah), sedangkan zakat adalah tiang ibadah terhadap manusia (hablumminannas). Dengan kata lain, sebagaimana ditegaskan oleh Syekh M. Yusuf al-Qardhawi (1991), zakat adalah saudara kandung dari shalat
Namun, pada realitasnya manajemen pelaksanaan rukun Islam yang satu ini belum sebanding dengan pelaksanaan rukun Islam yang semata-mata bersifat vertikal. Padahal, siginifkansi zakat tidak hanya kembali pada orang yang berzakat (muzzaki) akan tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh orang lain yang menerima zakat (mustahiq). Sehingga, apabila zakat ini dilaksanakan oleh segenap kaum Muslimin yang berkewajiban untuk menunaikannya dengan konsekuen dan dikelola dengan manajemen yang baik, niscaya zakat dengan potensinya yang besar dapat mengurangi kesenjangan sosial dan mengentaskan umat dari kemiskinan.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencerahkan kaum Muslimin yang termasuk dalam kelompok wajib zakat untuk benar-benar menunaikan kewajibannya itu adalah dengan dicanangkannya Gerakan Sadar Zakat seiring dengan peringatan Nuzulul Quran pada tahun 2001. Bahkan, dilihat dari perangkat perundang-undangan yang mengatur zakat, pada tahun 1999 telah pula dibuat dan dirumuskan suatu undang-undang yang mengatur pengelolaan zakat, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999.
Walaupun dalam undang-undang tersebut telah ditegaskan bahwa pendayagunaan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif, namun selama ini masih terdapat kesan bahwa zakat tersebut merupakan kewajiban pribadi, sehingga pelaksanaannya pun masih banyak yang dilakukan secara pribadi pula, yaitu muzakki (wajib zakat) membayarkan zakatnya secara langsung kepada mustahiq (penerima zakat). Untuk mendayagunakan potensi zakat, maka pencerahan dan optimalisasi peran serta tugas Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) sangat penting dalam konteks ini.
Melalui zakat, Islam berusaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta memberantas kemiskinan. Karena, kemiskinan merupakan ancaman yang sangat serius terhadap keimanan dan moral masyarakat. Kemelaratan dan kesengsaraan seseorang, apalagi bila hidup di lingkungan orang-orang yang tamak, bisa mendorong untuk melakukan tindak pelanggaran, sehingga pada gilirannya akan mengancam keamanan dan kestabilan masyarakat.
Zakat merupakan sumber dana potensial yang strategis bagi upaya membangun perekonomian umat. Tim Peneliti dari Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam Workshop Filantrofi untuk Keadilan Sosial Masyarakat Islam, di IAIN Antasari Banjarmasin, 5 Mei 2005 lalu, menegaskan bahwa potensi dana yang terkumpul dari zakat fitrah kaum Muslimin Indonesia mencapai 6.2 triliun pertahun. Sedangkan dana yang terkumpul dari zakat mal (zakat harta), infak, dan shadaqah mencapai 13,1 triliun pertahun. Dana yang cukup besar tersebut seandainya didayagunakan dan dimanajemen secara optimal tentu akan bisa mengurangi kelompok penerima zakat (fakir miskin) dan mengentaskan mereka dari kemiskinan. Karena itulah, pemikiran-pemikiran dan pendapat yang memperbolehkan zakat digunakan untuk modal usaha (zakat produktif) perlu mendapat dukungan, sebagaimana yang digagas oleh Al-Banjari dalam kitabnya Sabil al-Muhtadin.

BAGIAN KETIGA
Pemikiran Al-Banjari
Pemikiran Al-Banjari berkenaan dengan zakat produktif tertuang dalam kitab Sabil al-Muhtadin pada bab Zakat. Di mana, berdasarkan isi pembahasan yang termuat dalam kitab tersebut, berkenaan dengan zakat, setidaknya ada dua hal penting yang menarik untuk dicermati. Pertama, pemberian atau penggunaan zakat secara produktif dan kedua perlunya keterlibatan imam (penguasa, pemerintah) dalam pengelolaan zakat dimaksud agar zakat tersebut berjalan secara baik dan tepat sasaran.
Al-Banjari menegaskan bahwa pemberian zakat kepada fakir miskin hendaknya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat yang bersifat konsumtif saja, akan tetapi hendaknya zakat tersebut bersifat produktif pula. Bentuk daripada zakat yang bersifat produktif bagi fakir miskin dimaksud dibedakan oleh Al-Banjari kepada tiga macam.
Pertama, bagi fakir miskin yang tidak mempunyai kemampuan atau suatu keahlian untuk berusaha maka ia bisa dibelikan kebun, dan kebun tersebut bisa disewakan atau bisa dikelola sendiri yang hasilnya bisa untuk mencukupi keperluan hidupnya sehari-hari.
Kedua, Bagi fakir miskin yang mempunyai keahlian tertentu, maka dana zakat yang terkumpul bisa dibelikan alat atau sarana yang bisa dipergunakan oleh mereka untuk mencari nafkah, meskipun alat yang dibutuhkan tersebut lebih dari satu macam. Seandainya hasil dari usahanya tersebut belum bisa mencukupi kebutuhannya hidupnya sehari-hari, maka ia bisa pula dibelikan kebun seperti pada kelompok pertama di atas.
Ketiga, bagi fakir miskin yang memiliki keterampilan untuk berdagang, maka kepadanya bisa diberikan modal untuk berdagang sesuai dengan kebutuhannya, meskipun banyak sekali. Kemudian, sekiranya hasil dari usahanya tersebut belum bisa mencukupi keperluan hidupnya, maka ia boleh menerima dan diberi zakat lagi.
Lebih jauh Al-Banjari menjelaskan bahwa jumlah zakat yang diserahkan kepada fakir atau miskin yang sudah tidak mampu lagi bekerja, padahal dahulunya ia adalah sebagai petani atau pengrajin atau sebagai pedagang boleh diberikan kepada mereka secara sekaligus, sekira cukup untuk biaya hidupnya sampai usia harapan hidup. Misalnya, batas usia harapan hidup adalah 60 tahun, sedangkan usia fakir atau miskin tersebut 50 tahun, maka zakat yang diserahkan kepadanya bisa sekaligus untuk biaya hidupnya selama 10 tahun ke depan. Agar zakat tersebut tetap terjaga dan benar-benar bisa membiaya hidupnya selama 10 tahun, maka jumlah zakat yang diberikan kepadanya tersebut boleh dibelikan kebun atau rumah atau apapun yang bisa menghasilkan biaya hidup untuknya selama berkesinambungan, yang hasil kebun atau sewa rumah dan barang lainnya tersebut dapat dipergunakan sebagai biaya untuk kehidupannya. Kebun atau rumah atau barang produktif tersebut, akan menjadi harta warisan untuk ahli warisnya apabila kelak ia meninggal dunia.
Dengan demikian, menurut Al-Banjari harta zakat boleh digunakan dan diberikan kepada fakir miskin untuk mengentaskan kemiskinan mereka dengan cara: (1) memberikan sumber usaha yang bisa memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup mereka sehari-hari, misalnya kebun dan sawah (2) memberikan mereka modal untuk berusaha, misalnya berniaga (3) memberikan alat atau sarana yang bisa digunakan oleh para fakir miskin agar mereka bisa bekerja untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka, misalnya gerobak sapi untuk usaha pengangkutan barang dan disewakan, mesin penggiling padi, mesin traktor, becak, kendaraan bermotor, dan lain-lain.
Pada prinsipnya, pemikiran Al-Banjari di atas selaras dengan pembahasan tentang zakat produktif yang tercantum dalam kitab Tuhfat, Mughni, atau Nihayah. Berkenaan dengan semangat pemberian zakat untuk usaha produktif juga pernah digagas oleh Umar bin Khattab yang menyatakan bahwa pemberian zakat hendaknya bisa mengentaskan kemiskinan meskipun dengan memberikan seratus ekor onta, karena tujuan zakat adalah untuk menjadi mereka para penerima zakat (mustahiq) tidak lagi sebagai mustahiq, tetapi menjadi muzzaki (pemberi zakat).
Agar pengelolaan zakat berjalan secara baik dan teratur, Al-Banjari juga mensyaratkan perlunya keikutsertaan atau campurtangan pihak imam (pemerintah/penguasa) dalam manajemen zakat, khususnya dalam pemberian zakat kepada fakir miskin untuk kepentingan yang bersifat produktif. Keterlibatan imam dalam pengelolaan zakat sendiri sudah terjadi pada masa Rasulullah Saw, di mana ketika mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, Nabi Saw berpesan: …..Apabila mereka patuh atas hal yang demikian itu (mengucapkan syahadat dan mendirikan shalat), maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka, pada harta-harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. (Al-Hadits)
Berdasarkan pada hadits di atas dapat dipahami bahwa imam adalah orang yang melaksanakan pemungutan dan pendistribusian zakat. Dengan demikian, imam tidak boleh membiarkan para pemilik harta berjalan sendiri-sendiri, menyelesaikan sendiri urusan pemberian zakat, karena zakat adalah untuk melindungi orang-orang fakir miskin serta untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut, imam mengangkat amil yang secara langsung melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpul, bendahara, penjaganya, pencatat, sampai kepada yang membaginya kepada mustahiq. Masing-masing seksi dari amil tersebut mempunyai tugas yang sudah ditentukan dan bertanggungjawab penuh atas tugas yang diembannya.
Berkenaan dengan implementasi konsepsi Al-Banjari tentang zakat produktif di atas, maka sebagaimana dinyatakan oleh Tim Peneliti IAIN Antasari (1989) dalam laporan penelitian yang berjudul Pemikiran-Pemikiran Keagamaan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, dapat disimpulkan:
Pertama, harus ada pendataan orang-orang yang masuk dalam kategori fakir miskin sebagai kelompok yang berhak menerima zakat. Data dimaksud berkenaan dengan diri dan keluarga yang menjadi tanggungannya, usianya, harta yang dimilikinya, usaha dan kemampuannya dalam bekerja, hasil usahanya yang sudah ada, dan sebagainya.
Kedua, harus ada aparat (Tim Ahli) yang mempunyai wawasan yang luas dalam mencarikan kemungkinan apa saja yang harus diberikan kepada fakir miskin tersebut dari zakat, agar mereka tidak termasuk lagi dalam golongan fakir miskin dengan zakat yang diterimanya itu.
Ketiga, ada semacam usaha untuk mengurangi jumlah orang-orang fakir miskin dalam masyarakat secara sistematis dan berencana, meskipun mungkin berjalan lambat akan tetapi pasti.
Keempat, segala usaha untuk memproduktifkan zakat tersebut harus direstui oleh pihak pemerintah (penguasa).
Merupakan sesuatu yang paradoks jika sampai sekarang masih banyak umat Islam yang berada dalam kemiskinan, sementara potensi dana dalam bentuk zakat, infaq, dan shadaqah sangat besar untuk dimanfaatkan guna meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.
Akhirnya, untuk operasional pengelolaan zakat agar lebih berhasil guna dan tepat sasaran kita memang masih perlu untuk belajar banyak kepada negara tetangga, Malaysia. Wallahualam.
(Teriring Salam takzhim untuk Guru H.M. Irsyad Zein Dalam Pagar, Martapura).


TAGS


-

Author

Follow Me

Search

Recent Post